PMN COM AMBON, 9 Februari 2026 – guna mengembalikan Kejayaan partai golkar dalam meraih perolehan kursi legliaatif ditingkat pusat provinsi Maluku,kabupaten kota,maka dalam waktu dekat maka pengurus daerah Partai Golkar Provinsi Maluku resmi mengulumkan jadwal penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Maluku, akan mulai dilkasankan tanggal 16 Februari hingga 31 April mendatang.
Hal itu disampaikan Richard Richard Rakabauw anggota komisi III DPRD provinsi Maluku dari partai golkar saat di wawancara di Ruang fraksi partai golkar Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/2).
Menurutnya, meskipun penyelenggaraan Musda menjadi kewenangan masing-masing Kabupaten dan Kota, DPD-BGKM berperan mengatur ritme pelaksanaannya agar berjalan terkoordinasi dan sesuai arahan dan petunjuk dari DPP pusat.
“Kemarin kami telah melakukan rapat persiapan dan menetapkan jendela waktu pelaksanaan.
oleh sebab itu kami akan mengundang Ketua-Ketua DPD II se-Kabupaten dan Kota untukmempertegaslangkah-langkah, termasuk menentukan tanggal pasti pelaksanaan untuk masing-masing daerah,” ujarnya.
Daerah yang akan menyelenggarakan Musda antara lain Kota Ambon, Maluku Tengah, SBB, Buru Selatan, SBT, Maluku Tenggara, Aru, Kota Tual, KKT, dan MBD.
Setelah masing-masing daerah menetapkan jadwalnya, akan dibentuk tim pendukung untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
Prosedur Jelas, Semua Tingkatan Terlibat
politisi partai golkar dari Dapil maluku Tenggara ini menambahakan, seluruh proses pelaksanaan Musda telah diatur dalam buku petunjuk (juklak-juknis) organisasi, sehingga semua tujuan dapat tercapai secara menyeluruh. Tidak hanya pimpinan partai tingkat Kabupaten/Kota, perwakilan dari kecamatan, fraksi, hingga tingkat desa dan kelurahan juga akan terlibat aktif.
“Meskipun pelantikan anggota DPRD terpilih baru diundur hingga setelah Lebaran, instruksi dari DPP dan Ketua Umum Golkar menyatakan bahwa Musda harus segera dipercepat. Hal ini terkait dengan verifikasi data calon politik yang akan dilakukan bulan Mei mendatang,” jelasnya.
Calon Harus Punya Dukungan dan Integritas
Untuk menjadi calon dalam Musda, kata Richard, tidak hanya diperlukan dukungan minimal 30 persen dari Hasil Perhitungan Ballot (HPB) suara, tetapi juga prestasi, dedikasi, integritas, dan tidak memiliki catatan pelanggaran.
“Penilaian akan dilakukan oleh DPD I melalui tim khusus yang ditugaskan. Kami tidak akan kompromi dengan kualitas calon – mereka yang tidak memenuhi standar harus dikeluarkan agar yang terpilih benar-benar mampu menjadi aktor kuat bagi partai,” tegasnya.
Target Jelas: Kembalikan Kejayaan Golkar
Richard menegaskan bahwa penyelenggaraan Musda ini tidak dilakukan dengan asal-asalan, karena memiliki target utama untuk mengembalikan kejayaan Golkar dengan meningkatkan jumlah kursi di DPRD se-Provinsi Maluku.
“Kita harus tegas – jika ada yang tidak layak untuk menjabat sebagai Ketua, tidak boleh dipaksakan. Tidak ada pengaruh pribadi dalam proses ini, karena keputusan bersifat kolektif dan sesuai keinginan DPP,” ujarnya.
Menurutnya, persatuan internal menjadi kunci keberhasilan Golkar di ajang Pemilu mendatang. “Seperti pepatah, ‘Jika saudara-saudara bersatu, bahkan bisa mengalahkan singa; namun jika terpecah belah, akan mudah dihancurkan satu per satu.’ Jika kita solid, target peningkatan kursi pasti tercapai,” tandasnya.
Richard juga menegaskan bahwa siapapun yang menjabat sebagai Ketua DPD harus tunduk patuh pada keputusan organisasi, dengan tidak adanya intervensi yang tidak pantas dalam proses pengambilan keputusan.
Rahakbauw Berharap musda yang di laksankan dapat menghasilkan siapa figur terbaik yang akan membawah partai golkar kembali memperoleh perolehan Kursi yang siginifikan(***)
