PMN COM -Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Maluku melaksankan musrembang musyawarah rencana pembangunan Tematik bacarita manise yang bertemakan ” Maluku inklusif dan sejahtera yang menjadi bagianbdari rencana kerja pemerintah daerah provinsi Maluku
kegiatan yang berlangsung di hotel santika pada selasa 2 maret 2026 dibuka secara langsung oleh sekda maluku yang ditandai dengan pemukulan tifa dibukanya kegiatan Musrembang
Turut hadir forum skpd pemprov Maluku , wakil ketua komisi IV DPRD Maluku dan para pimpinan opd lingkup pemprov Maluku
kegiatan ini berkolabirasi dengan Bapenas dan lembaga SKALA lembaga swadaya perempuan dan kaum.aktifis perempuan menjadi tolak ukur menuju maluku yang inkuklsif dan toleran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthon Lailosa,uang dikonfirmasi awal media mengatakan Musrenbang khusus GetsI dibentuk karena dalam forum Musrenbang umum, isu-isu spesifik seringkali tidak tertangkap secara rinci.
“Kalau di forum Musrenbang yang luas, kadang isu spesifik seperti gender, disabilitas, dan inklusi sosial tidak tertangkap dengan jelas. Karena itu dibuat Musrenbang khusus seperti ini,” ujar Lailosa kepada wartawan, Selasa (3/3/2026) di Hotel Santika Premiere Ambon.
lailosa menyebutkan Musrenbang Manise yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku kini menjadi salah satu praktik terbaik (best practice) di tingkat nasional.
Bahkan, Kementerian Dalam Negeri disebut telah mengeluarkan arahan kepada seluruh daerah di Indonesia dengan mengadopsi sejumlah praktik baik dari berbagai provinsi, termasuk Maluku.
la berharap Ia berharap forum tersebut benar-benar mampu menangkap suara masyarakat, khususnya kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Lailosa menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang GetsI di tingkat provinsi melibatkan jaringan masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang perempuan, disabilitas, serta inklusi sosial.
Menurutnya, langkah ini penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.
“Perencana daerah mendengar langsung aspirasi dari masyarakat sipil agar isu-isu ini tidak terpinggirkan dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Hasil Musrenbang GetsI tingkat provinsi selanjutnya akan dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan forum lintas OPD. Setelah itu, isu-isu tersebut akan dibawa dalam Musrenbang bersama pemerintah kabupaten/kota.(emon).
