PMN COM AMBON, Harga cabai yang menembus Rp160 ribu per kilogram menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Kota Ambon untuk tidak sekadar menunggu gejolak harga terjadi.
Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, pengendalian inflasi dituntut hadir lebih cepat, lebih dekat dengan persoalan warga, dan mampu membaca risiko sebelum tekanan harga semakin membebani daya beli.
Semangat tersebut menjadi perhatian dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon yang dipimpin Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisuta, di Manise Hotel Ambon, Jumat (30/10/2026).
Pertemuan yang melibatkan OPD, distributor dan stakeholder terkait itu menjadi ruang bersama untuk membaca kondisi pangan sekaligus menyusun langkah nyata menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
Dalam arahannya, Ely menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Ambon pada September 2026 tercatat 0,68 persen secara bulanan, 3,29 persen secara tahun kalender, dan 4,76 persen secara tahunan. Namun, angka tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai statistik.
Di balik angka inflasi terdapat kebutuhan masyarakat, biaya hidup keluarga, keberlangsungan usaha, dan kemampuan warga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Kenaikan harga cabai merah dan cabai keriting menjadi salah satu contoh nyata. Dari harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram,
harga komoditas tersebut meningkat hingga Rp120 ribu bahkan Rp160 ribu per kilogram. Karena itu, Ely menekankan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Pemkot Ambon juga mendorong perluasan Gerakan Pangan Murah ke kawasan padat penduduk, peningkatan produksi cabai dan bawang lokal, serta penguatan kerja sama pasokan dengan daerah produsen seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
. Pada saat yang sama, Pemkot memperkenalkan SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) sebagai terobosan untuk memperkuat pengendalian inflasi berbasis data.
Sistem ini dirancang mengintegrasikan informasi harga, stok, kebutuhan, pasokan dan distribusi dari berbagai stakeholder, termasuk distributor, Bulog, BPS, Bank Indonesia, Pelindo dan instansi terkait.
Ely menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi di Kota Ambon membutuhkan kerja bersama dan keberanian untuk berubah dari pola kerja yang menunggu menjadi pola kerja yang mengantisipasi. “Jangan menunggu harga melonjak baru kita bergerak. Kita harus mengetahui potensi kenaikan sejak awal agar intervensi bisa dilakukan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui kolaborasi, penguatan pasokan dan pemanfaatan SIKENDALI AMBON, Pemerintah Kota Ambon berharap pengendalian inflasi tidak hanya menjaga angka statistik,
tetapi juga menjaga daya beli, melindungi masyarakat, dan memastikan pangan tetap tersedia serta terjangkau, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.(**)
