PMN.com – Transformasi pembangunan di Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa kian hari semakin memperlihatkan sejumlah capaian di berbagai sektor strategis. Pembenahan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi daerah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari agenda perubahan yang diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Zadrach Ayal menilai, kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa telah meletakkan fondasi penting bagi arah pembangunan Maluku yang lebih terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut dia, tantangan geografis sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga memiliki keberanian mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah.
“Maluku membutuhkan transformasi pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan Hendrik Lewerissa harus dilihat dari bagaimana pemerintah mampu membangun fondasi pemerintahan yang bersih, memperkuat ekonomi daerah, membuka akses pelayanan dasar, serta memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau masyarakat di pulau-pulau,” ujar Zadrach.
Salah satu indikator penting pembenahan pemerintahan terlihat dari keberhasilan Provinsi Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tujuh tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2025. Selain itu, capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi meningkat dari zona merah menjadi zona hijau dengan nilai 81,9 pada 2025. Indeks Tata Kelola Pengadaan juga meningkat dari 65,82 pada 2024 menjadi 83,96 pada 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek akuntabilitas, pengawasan, dan tata kelola birokrasi.
“Keberhasilan mempertahankan WTP selama tujuh tahun berturut-turut patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana integritas pengelolaan keuangan daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang bermanfaat bagi rakyat. Peningkatan pengawasan dan tata kelola pengadaan juga menjadi modal penting untuk membangun pemerintahan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik,” kata Ayal.
Dari sisi perekonomian, Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 persen secara tahunan pada awal 2026, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,39 persen. Sektor perikanan, pertanian, perdagangan, serta belanja pemerintah dan investasi infrastruktur menjadi sejumlah penopang pertumbuhan tersebut.
Pemerintah provinsi juga terus mendorong penguatan sektor-sektor unggulan, termasuk pengembangan investasi dan hilirisasi komoditas lokal agar sumber daya alam Maluku tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Pertumbuhan ekonomi 5,54 persen merupakan indikator positif bahwa Maluku memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, pertumbuhan itu harus terus dijaga agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita ingin nelayan memperoleh harga jual yang layak, petani mendapatkan akses pasar, pelaku UMKM berkembang, dan generasi muda memiliki kesempatan kerja. Inilah ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Sebagai daerah kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang besar, sektor perikanan dan kelautan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan. Modernisasi sarana tangkap, peningkatan kualitas infrastruktur perikanan, perlindungan nelayan, serta penguatan rantai distribusi hasil laut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu daerah penghasil perikanan nasional.
Di sisi lain, pengembangan investasi pada sektor pariwisata bahari dan industri berbasis sumber daya lokal perlu diarahkan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. Dan perjuangan Lewerissa untuk mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebagal usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rl. Status ini membuka peluang percepatan regulasi bagi wilayah kepulauan yang selama ini dinilai belum mendapat perlakuan setara dalam kebijakan nasional
“Keberpihakan kepada nelayan dan masyarakat pesisir tidak boleh berhenti pada pernyataan politik. Harus ada kebijakan nyata yang memastikan mereka mendapatkan perlindungan, sarana produksi yang memadai, akses bahan bakar, kepastian pemasaran, dan harga jual yang menguntungkan. Potensi laut Maluku sangat besar, sehingga harus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Maluku sendiri. Apalagi dengan perjuangan Lewerissan untuk memperjuangankan RUU Daerah Kepulauan akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas adalah prestasi yang luar biasa,” tutur Zadrach.
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau juga menjadi pekerjaan strategis yang menentukan masa depan Maluku. Karakter geografis yang terdiri atas gugusan pulau membutuhkan dukungan transportasi, pelabuhan, jalan, jembatan, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Pemerintah Provinsi Maluku turut mendorong percepatan sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan Maluku Integrated Port sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, akselerasi pengembangan Blok Masela, serta penyelesaian Bendungan Way Apu. Proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru.
“Persoalan utama pembangunan Maluku adalah bagaimana mengatasi keterisolasian antarpulau dan kesenjangan pelayanan. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus ditempatkan sebagai kebutuhan mendasar. Kita membutuhkan konektivitas yang baik agar distribusi barang lebih lancar, biaya logistik dapat ditekan, dan masyarakat di wilayah terluar memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Proyek strategis seperti Maluku Integrated Port, Blok Masela, dan Bendungan Way Apu harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah provinsi juga memperoleh sejumlah pengakuan di tingkat nasional. Pada September 2026, Maluku meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Akses Pendidikan dan Layanan Pendidikan Tingkat Provinsi dari Kementerian Dalam Negeri, sekaligus memperoleh dana stimulan sebesar Rp2 miliar. Selain itu, pada Januari 2026, Gubernur Hendrik Lewerissa menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya sebagai pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat. Kedua capaian tersebut menjadi indikator penting dalam upaya memperluas akses pelayanan dasar.
“Penghargaan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk pengakuan terhadap kerja pemerintah daerah. Tetapi penghargaan itu harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras. Pendidikan harus semakin mudah dijangkau anak-anak di pulau-pulau, sementara pelayanan kesehatan harus hadir tanpa membedakan tempat tinggal dan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat di wilayah terpencil harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk memperoleh pelayanan dasar,” kata Ayal.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berjalan seiring dengan program pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Pada 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 254.872 penerima manfaat di 11 kabupaten/kota melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga mengalami peningkatan, dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.880 unit pada 2026, dengan dukungan anggaran Rp137,6 miliar. Di sektor ekonomi desa, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sementara itu, angka kemiskinan Maluku tercatat turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan dari 6,11 persen pada November 2025 menjadi 5,75 persen pada Mei 2026.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran merupakan perkembangan yang menggembirakan. Apalagi jika diikuti dengan penguatan koperasi desa, bantuan perumahan, serta program pemenuhan gizi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan harus bergerak dari kebutuhan paling mendasar masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai program tersebut berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kualitas hidup keluarga-keluarga di Maluku,” ungkap Ayal.
Selain pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama tetap menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan. Maluku memiliki pengalaman sejarah yang mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya. Karena itu, penguatan dialog lintas iman, pelibatan tokoh agama dan tokoh adat, serta pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal seperti pela gandong harus terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Stabilitas sosial bukan sekadar prasyarat keamanan, melainkan juga fondasi untuk membangun kepercayaan, memperluas investasi, dan mempercepat pembangunan.
“Maluku memiliki kekuatan besar dalam keberagaman dan persaudaraan orang basudara. Itu merupakan warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila masyarakat terpecah oleh perbedaan. Karena itu, pemerintah, partai politik, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam merawat perdamaian. Persatuan adalah modal sosial terbesar Maluku,” ujarnya.
Zadrach juga menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya dibebankan kepada gubernur dan jajaran pemerintah provinsi. Dukungan DPRD, pemerintah kabupaten/kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari keseluruhan proses pembangunan. Menurut dia, sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap kebijakan strategis tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang memiliki dampak nyata.
“Partai Golkar memandang pembangunan Maluku harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan politik yang konstruktif, tetapi dukungan itu juga harus disertai pengawasan dan evaluasi. Kita harus memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai kepentingan rakyat. Yang harus menjadi tujuan bersama adalah kemajuan Maluku, bukan kepentingan kelompok atau individu,” tandasnya.
Berbagai capaian tersebut memperlihatkan adanya perkembangan positif dalam perjalanan pembangunan Maluku. Namun, tantangan pemerataan pembangunan, keterbatasan fiskal daerah, penguatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan potensi kelautan dan sumber daya alam masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah juga dituntut menjaga konsistensi pelaksanaan program agar keberhasilan yang tercatat dalam indikator pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga ke wilayah terluar.
Bagi Zadrach Ayal, kepemimpinan Hendrik Lewerissa akan semakin bermakna apabila seluruh capaian tersebut menjadi pijakan untuk mempercepat transformasi Maluku secara berkelanjutan. Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari banyaknya penghargaan atau angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan menghadirkan keadilan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.
“Maluku memiliki kekayaan alam, sumber daya manusia, dan kekuatan sosial budaya yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, serta kerja bersama seluruh komponen daerah. Kita berharap fondasi yang sedang dibangun Gubernur Hendrik Lewerissa dapat terus diperkuat sehingga Maluku benar-benar bergerak maju menjadi provinsi yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika rakyat merasakan perubahan nyata dalam kehidupannya,” tutup Zadrach Ayal. (***)
