PMN COM –Dalam Rangkah Menyeleraskan perencanaan pembangunan daerah pemerintah kota Ambon dengan pokok pokok pikiran anggota DPRD kota ambon, maka sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diiikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota dengan tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”.
Sekretariat Dewan perwakilan kota Ambon Alfian Lewenussa dalam laporannya mengatakan sebagai lembaga representasi rakyat ,DPRD perlu terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah kota Ambon antara lain penyerapan aspirasi masyarakat yang diformulasikan kedalam pokok- pokok pikiran DPRD dan belum optimalnya sinkronisasi pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah kota Ambon ,usulan juga harus sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi didaerah pemilihan serta dikelola secara Transparan ,akuntabel,tertib Adimistrasi ,dan sesuai dengan ketenttuan peraturan perundang -undangan
Tujuan dari Bimbingan Tekniks yang dilaksanakan yakni Merefiuw kembali Mekanisme dan tahapan regulasi pokok pokok pikiran dalam perencanaan pembangunan daerah yang terlaksana dikota ambon meningkatkan kulaiats penjaringan dan penginputan aspirasinagar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioriatas pembangunan daerah .tujuan yang ketiga memperkuat sinergi dan kordinasi DPRD dengan pemerintah kota ambon dalam perencanaan pembangunan daerah.
Lewenussa mengaku pada sisi lain pengawalan pokok pokok pikiran dari anggota DPRD masih mendapatkan tantangan antara lain keterbatasan anggaran,potensi tumpang tindih usulan dan hasil musrebang,
Kegiatan yang berlangsung di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026), dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD kota Ambon .Morits Tamaela
Dalam sambutannya, Morits menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari pemerintah pusat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku yang telah hadir untuk memberikan penguatan pengetahuan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Seimima, serta Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Maluku, Benny Pandam Nugroho.
Morits menegaskan, Bimtek ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, Pokir DPRD memiliki posisi strategis dalam proses perencanaan pembangunan karena merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
Karena itu, Pokir tidak boleh hanya dipandang sebagai daftar usulan, tetapi harus menjadi representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan seluruh Pokir DPRD dapat disinkronkan dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Melalui Bimtek ini, para anggota DPRD diharapkan memperoleh pemahaman teknis yang lebih mendalam terkait mekanisme penginputan dan penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, keterlibatan BPK RI Perwakilan Maluku diharapkan memberikan perspektif terkait aspek pengawasan dan pemeriksaan, termasuk pemahaman mengenai rambu-rambu hukum serta standar akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
“Dengan memahami ketentuan dan standar akuntabilitas sejak awal, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.
Morits juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan dan mencari solusi atas berbagai kendala teknis dalam perencanaan pembangunan daerah
Bimtek yang dilaksanakan tersebut dilaksanakan dalam dua sesi yakni sesi panel tanya jawab dan sesi Diskusi (**).
