PMN.COM – Sejak periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi, Febry Calvin Tetelepta (FCT) merupakan sosok kunci dibalik percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Kapasitasnya sebagai Mediator Professional Bersertifikat, telah membuatnya dikenal oleh Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sosok yang dapat diandalkan dalam melakukan debottlenecking proyek-proyek prioritas Presiden Jokowi.
Sebagai Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur Konektivitas Kantor Staf Presiden 2015-2019, sentuhan FCT telah dirasakan langsung dengan dapat digunakannya Tol Trans Jawa secara tepat waktu pada Lebaran 2018, signifikannya kemajuan ruas-ruas Jalan Nasional Trans Papua dan penyelesaian pembangunan Bandara Ahmad Yani dan Kulon Progo sebagai pengembangan Bandara tercepat di Indonesia.
Kiprah Kandidat Doktor Hukum dari Universitas Kristen Indonesia ini semakin luas sejak dipercaya Presiden Jokowi sebagai Deputi I Kepala Staf Kepresidenan 2019-2024 Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi. Dalam amanah tersebut, berbagai BUMN telah dibantu FCT termasuk Hutama Karya dan BUMN-BUMN Karya lain dalam PSN Tol Trans Sumatera, Pertamina Hulu Energi dan Pertamina EP Cepu dalam PSN Hulu MIgas Jambaran – Tiung Biru, PLN dalam PSN Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Surakarta, ITDC dalam penyelenggaraan Moto GP Mandalika dan banyak lagi.
Seorang nasionalis sejati alumni Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI XLV tahun 2010 juga aktif melakukan pengabdian sebagai Ketua Badan Perwakilan Gereja Protestan Maluku (GPM) se-Jabodetabek sejak 2015 hingga sekarang, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) 2022-2026 dan Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) 2019-2022 dan 2022-2025. Kapasitas dan pengalaman FCT yang mampu menyelesaikan permasalahan secara mendetail serta jejaring yang luas ini perlu diinternalisasi dan menjadi aset melekat di BUMN.
Seorang Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia dan sedang menempuh program Doktoral Hukum di Universitas yang sama, FCT memiliki ketertarikan khusus dalam bidang Mediasi. Meraih sertifikasi Mediator Profesional Bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional, mantan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film hingga 2015 ini memperlihatkan keahlian yang kuat dalam Mediasi dan Negosiasi. Kemampuan dasar tersebut menjadi modal dalam debottlenecking pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Khususnya untuk PSN yang ada keperluan khusus dari Bapak Presiden untuk dikebut, FCT dan tim akan langsung terjun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada proyek Tol Trans Jawa Arus dimana mudik dan balik Lebaran 2018 menjadi target, BUMN Karya merasa sangat terbantu dengan rangkaian fasilitasi pertemuan- pertemuan lintas sektor untuk memastikan target tersebut tercapai. Termasuk dalam proses pembangunan Jembatan Kalikuto yang menjadi titik kritis penyelesaian proyek dimana pemantauan tidak dilakukan hari demi hari tetapi jam per jam langsung di lapangan.
FCT mengerti betul banyaknya lahan yang harus dibebaskan menjadikan sangat sering terjadi saling klaim kepemilikan lahan antar masyarakat, perusahaan hingga instansi Pemerintah. Belum lagi gangguan dan pemblokiran oleh oknum masyarakat apabila status kepemilikan lahan belum jelas. Sebagaimana pada PSN Jalan Tol Manado-Bitung dimana FCT memfasilitasi dan memastikan pendampingan oleh Kepolisian dan Kejaksaan (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah – TP4D). Hal ini menjadikan jalan tol tersebut sudah dapat dimanfaatkan pada saat Liburan Natal dan Tahun Baru 2018 dan Lebaran 2019 serta beroperasi penuh dan diresmikan Presiden Jokowi pada awal 2022 yang lalu.
Begitu juga dalam hal percepatan Pembangunan Tol Kunciran – Cengkareng – Bandara Soekarno Hatta. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saat ini diperhadapkan dengan pembebasan lahan masyarakat dan aset Pemerintah daerah dengan negosiasi yang sangat alot. Fasilitasi rangkaian pertemuan di kantor maupun lapangan langsung oleh FCT membuat permasalahan dapat teratasi. Sekarang ruas tol tersebut sangat membantu transportasi masyarakat menuju dan dari Bandara Soekarno Hatta.
Pemetaan persoalan dan pemangku kepentingan yang komprehensif menjadi nilai unggul FCT. Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Manokwari-Bintuni banyak bersinggungan dengan wilayah konsesi hutan industri dimana membutuhkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk akses pembangunan. Pada 2018 saat itu jalur ini belum dapat tersambung di beberapa titik karena merupakan jalan logging milik perusahaan kehutanan. Disini FCT dan tim membantu Kementerian PUPR yang selama beberapa waktu tidak kunjung berhasil mendapatkan titik temu. Berkat pemetaan pemangku kepentingan dan pendekatan yang tepat tujuh (7) perusahaan kehutanan bersedia meneken dokumen kerja sama pemanfaatan jalan logging tersebut.
Seorang teknokrat andal dan berpengalaman, FCT sangat mengerti konsep kewenangan dan politik anggaran di instansi Pemerintah. Pada proses pembangunan Bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah, FCT mendorong agar Bandara menggunakan aset-aset yang sudah dimiliki Pemerintah Kota Semarang di area Bandara dan mengawal ketat proses pembangunan jalan akses oleh Pemerintah Daerah. Begitu juga pada saat pembangunan Bandara Kulon Progo dimana FCT dan tim memastikan dukungan PT KAI dalam penyiapan akses Kereta Api Bandara. Pemantauan dengan intensif tersebut menjadikan proyek Bandara Ahmad Yani dan Kulon Progo menjadi pengembangan Bandara tercepat di Indonesia.
Kolaborasi FCT dengan PT KAI juga sangat baik dalam percepatan Pembangunan KA Bandara Soekarno Hatta – Sudirman. Dengan dimediasi oleh FCT, pembebasan lahan masyarakat dan perusahaan yang sebelumnya sangat rumit dan tidak kunjung tuntas dapat diselesaikan. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan tepat waktu. Kolaborasi ini serupa saat FCT mendukung proses pembebasan lahan, pembangunan sarana dan utilitas pendukung, serta penyelesaian crossing utilitas dalam pembangunan LRT Palembang guna mendukung Asian Games 2018.
Tugas yang tadinya dirasa banyak pihak tidak akan mengejar target waktu penyelesaian karena banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan. Kolaborasi FCT dengan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kota Palembang dan PT KAI dalam menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, perusahaan, pengiriman gerbong dari PT INKA, persinyalan dari PT LEN, pipa gas milik Pertagas, aset Migas milik Pertamina dan kelistrikan dari PLN menjadikan LRT Palembang dapat selesai tepat waktu dan melayani pengunjung Asian Games 2018 dan masyarakat Sumatera Selatan sampai saat ini.
Peran FCT dalam mengawal proyek-proyek BUMN Karya dalam mendukung implementasi visi Presiden Jokowi telah mendapatkan apresiasi yang mendalam dari berbagai pihak. Rektorat Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) adalah salah satu yang sangat mengapresiasi FCT dan tim. Dengan dukungan FCT, BUMN Karya yang tadinya mengalami deviasi diatas 40% akibat permasalahan pelepasan aset dan penghuni liar di lapangan, mampu mengejar ketertinggalan. FCT menyelesaikan permasalahan di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama, RRI sebagai pemilik aset awal, hingga dukungan Pemerintah Daerah dan Kepolisian guna penyelesaian UIII dapat berjalan tepat waktu dan dapat melalukan penerimaan mahasiswa baru di 2021.
Saat ada kendala lintas sektor yang dihadapi BUMN serta tidak kunjung dapat diselesaikannya di tingkat Kementerian Koordinator, peran FCT sebagai Deputi I KSP sangat diapresiasi oleh berbagai BUMN. Pada ruas Tol Trans Sumatera Dumai- Pekanbaru, dimana Hutama Karya dan Kemenko Perekeonomian mengalami jalan buntu dalam pembebasan lahan yang bersinggungan dengan fasilitas migas milik SKK MIGAS- PT Chevron Pacific Indonesia.
FCT yang mengerti kepentingan dan sudut pandang Chevron, lalu berkomunikasi dengan SKK MIGAS untuk penyesuaian target lifting migas sebagai akibat pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Kesediaan SKK MIGAS dan Chevron tersebut menjadikan proyek Jalan Tol Dumai-Pekanbaru tetap on-schedule di Desember 2019.
Pada kesempatan lain, SKK MIGAS juga didukung FCT dalam penyelesaian PSN Hulu Migas Jambaran Tiung Biru (JTB). Proyek yang terkendala akibat masalah cash flow di PT Rekayasa Industri (REKIND) selaku kontraktor ini, tak kunjung mendapat solusi yang membuat kegiatan pembangunan di lapangan berhenti. FCT lalu mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya SKK MIGAS dan Pertamina Group selaku pemilik proyek, namun juga termasuk Bank Mandiri selaku pemberi pinjaman ke REKIND dan Pupuk Indonesia selaku pemegang saham REKIND. Solusi-solusi alternatif dan inovatif akhirnya dapat disepakati, kemampuan FCT dalam mengunci komitmen seluruh pihak membuat proyek akan dapat beroperasi di awal Q3 2022 ini.
Selaku Deputi I dukungan FCT terhadap percepatan pembangunan infrastruktur semakin solid. Percepatan pembebasan lahan di Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatera Utara dan penanganan konflik dengan oknum masyarakat di Jalan Tol Balikpapan – Samarinda menjadi sedikit dari banyak catatan kiprah FCT.
FCT juga aktif memastikan pengembangan infrastruktur guna mendukung pagelaran Moto GP Mandalika berjalan lancar. Percepatan Pembangunan Sirkuit dan fasilitas pendukung serta Jalan Akses Kuta-Kruak menjadi kontribusi FCT akan suksesnya pagelaran di Mandalika.
PLN juga menjadi salah satu BUMN yang banyak terbantu dengan kiprah FCT sebagai Deputi I KSP. Mulai dari pembangunan Transmisi 500 KV Sumatera, hingga menyelesaikan permasalahan pemindahan aset PLN yang bersinggungan PSN menjadi salah satu peran kunci FCT. Sebagai Deputi, FCT tidak hanya paham terkait kebijakan publik, tapi juga sebagaimana dicontohkan Presiden Jokowi, terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.
FCT memastikan PLTSa Surakarta yang sudah diinisiasi Presiden Jokowi sejak menjabat Walikota Surakarta dapat direalisasikan. Dengan memastikan semua perizinan dan fasilitas yang tersedia di Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan – Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai serta hubungan dengan PLN, PLTSa Surakarta berhasil melakukan uji coba pada Juni 2022 yang lalu untuk dapat memasok PLN di Desember 2022.
FCT juga menjadi perancang dan pendorong utama terjadinya kesepakatan dan penandatanganan MoU antara KKP, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga dengan berbagai Pemerintah Daerah. MoU ini merespons permintaan nelayan di akar rumput dan berbagai Bupati/Walikota yang kesulitan mengakses BBM Bersubsidi untuk Nelayan. FCT yang membangun komunikasi lintas sektor mengonsepkan MoU guna Bahan Bakar bersubsidi kepada Nelayan di bawah 5 Gros Ton disederhanakan dan menjadi berbasis Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang diterbitkan KKP.
Sebagai putra Indonesia Timur, FCT memberi perhatian khusus terhadap sinergi pembangunan di Indonesia Timur. Pada tahun 2021, FCT menginisiasi dan mengawal MoU 6 Provinsi di Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat) agar nelayan dari keenam Provinsi tersebut dapat saling menangkap ikan di perairan di Indonesia Timur tanpa perlu ditangkap petugas di Laut. MoU ini merupakan upaya menyelesaikan permasalahan di akar rumput yang sudah lama terjadi.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur juga jadi perhatian FCT. FCT berhasil memulai kembali proses pengadaan lahan bagi PSN Jalur Kereta Api (KA) Makassar – Pare-Pare yang sempat terhenti beberapa lama. Tindakan FCT sampai menggebrak meja di depan berbagai pejabat Pusat dan Daerah membuat kolaborasi Kementerian Perhubungan, Kepolisian, PUPR, Pemprov Sulsel, dan Kabupaten Kota yang dilalui oleh trase KA kembali berjalan.
Dengan dorongan tersebut, diharapkan akhir 2022 KA Makasar-Parepare dapat beroperasi baik untuk KA penumpang maupun KA barang. Begitu juga saat FCT mendorong percepatan pembebasan lahan dan inovasi pembiayaan untuk pembangunan akses Tol Makassar New Port. FCT mengikat komitmen PUPR, TNI AL, Kepolisian, Pemkot, BPN dan Tokoh Masyarakat agar Presiden Jokowi dapat meresmikan pada Juli 2023.
Selaku Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, FCT diapresiasi sangat baik oleh Kementerian/Lembaga, BUMN, Investor dan pemangku kepentingan lain yang selama ini berinteraksi. Pada setiap minggu di Kantor Staf Presiden, FCT menerima audiensi dari Bupati dan Walikota dari berbagai daerah di seluruh Indonesia guna membantu percepatan pembangunan di daerah mereka.
Kapasitas yang berasal dari pengalaman menangani tantangan pembangunan tujuh (7) tahun terakhir telah menjadi kunci suksesnya puluhan upaya debottlenecking yang dilakukan. Kemampuan melakukan mediasi dan negosiasi serta pemahaman akan kepentingan masing-masing pihak membuat FCT mampu membangun komunikasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu kapasitas unik FCT ini perlu diinternalisasi dan menjadi aset bagi pembangunan Nasional dan Daerah ke depan. (***)
SUMBER BERITA : https://jendralnews.com/sepak-terjang-anak-maluku-di-kanca-nasional-febry-calvin-tetelepta-profile/
