Ambon PMN– DPRD Provonsi Maluku mengapresiasi pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menolak budaya memuji dan menjilat dalam birokrasi pemerintahan.
Hal tersebut diakui ketua DPRD Maluku Benhur G Wattubun, baru baru ini saat memimpin Rapat paripurna sidang istimewa pidato perdana Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang berlangsung dikawasan karang panjang Ambon 5/3/2025
wattubun mengakui, budaya semacam itu tidak seharusnya menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan karena tidak termasuk dalam kompentisi yang layak, seperti halnya cabang olah raga di Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Saya atas nama DPRD sependapat dengan pernyataan Gubernur beberapa waktu lalu pada Apel Akbar ASN Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa ASN tidak perlu punya budaya memuji gubernur dan wakil gubernur, menjilat, dan sebagainya.
Kita harus mengedepankan profesionalisme, bukan berlomba-lomba memuji,” ujar Watubun
Apalagi tantangan besar yang akan dihadapi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam periode 2025-2030, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski begitu , ia terus mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sinergi dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam birokrasi. Pejabat pemerintahan harus ditempatkan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan keahlian, bukan berdasarkan faktor politik atau dukungan dalam Pilkada.
“Kita harus menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan profesionalisme, bukan karena kedekatan politik. Oleh sebab itu, penting bagi DPRD untuk mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat,”
Ia mengajak seluruh warga Maluku untuk bersama sama mendukung program dan kebijakan yang dibuat Pemimpin baru Di Maluku
