PMN COM Kondisi Efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran dana transfer dari pusat kedaerah menyebabkan seluruh kepala daerah baik itu gubernur bupati maupun walikota harus mencari opsi untuk menyelamatkan keuangan daerah
Mau tidak mau kondisi tersebut harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah bersama DPRD 11 kabupaten kota oleh karena itu ada penyesuaian dengan kebijakan ini
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang ditemui wartawan beberapa waktu lalu mengaku “saat ini pemda bersama DPRD Maluku berencana memilih opsi untuk berutang mengingat hutang yang ditingalkan oleh pemerintahan sebelumnya
Menyikapinya gubernur Hendrik meminta persetujuan DPRD Maluku.
Dirinya mengatakan “Kami akan menyiapkan skema perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Program.dan kegaitan yang harus berdampak pada kepentingan publik”.
Dikatakan opsi memilih berhutang bukan merupakan sesuatu yang haram tapi sesuatu hal yang biasa saja bahkan pemerintah telah mengeluarakan peraturan pemerintah no 38 yang isinya mendorong pemerintah daerah untuk brrutang untuk membiayai program pembangunan daerah kita berutang untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah
Demikian penjelasan gubernur Maluku saat ditemui dikantor DPRD Maluku
Lewerissa mencontohkan :”ada pembangunan jalan lingkar batabual ambalau kabupaten Buru ,jalan di imamosol, jalan provinsi yang ada di luhu dan iha kabupaten SBB,dan jalan di kei besar utara Ini infrastruktur yang membutuhkan penanganan cepat .”ujar lewerissa.
Ia menjelaskan “bila infrastruktur jalan jalan tersebut tidak jadi dibangun otomatis masyarakat semakin menderita
Karena itu pemerintah mencari sumber pendanaan satu satunya jalan keluar yqng diambil dengan berhutang
Hal.ini sesuai dengan peraturan
Pemerintah daerah pemerintahan prisiden prabowo Gibran Pemerintah provinsi Maluku
“Sekali lagi gubernur menegaskan permohonan berhutang ke pmerintah pusat bukan sesuatu yang haram tapi berdampak pada program dan kegaitan yang menyentuh pada pembangunan masyarakat
“Oleh karena itu gubernur hendrik mengakui sudah membicarahkqn dan meminta dukungan dari DPRD Maluku selaku lembaga pengawasan
“Kalu jadi dan disetujui maka kita menggunakan anggaran tersebut sesuai perencanaan dan berdampak pada kepentingan masyarakat tegas gubernur
Sebagaimana diketahui pemprov Maluku berencana meminjam.dana dari pemerintah pusat sebesar 1,5 trilyun untuk membiayai program pembangunan dan infrastruktur yang ada dimaluku
