Ambon PMN com Anggota Komisi II DPRD Maluku Alhidayat Wajo merasa pesimis dengan langkah dan kebijakan gubernur maluku terkait dengan penertiban kawasan pertambangan Gunung Botak Kabupaten Buru
Wajo politisi pdip asal maluku Tengah ini mengakui pengumuman penertiban penambang Ileggal di Gunung Botak dikeluarkan lebih awal oleh Gubernur Hendrik Lewerissa sebelum diadakan pertemuan dengan forkompinda.
“Saya orang yang dari awal agak pesimis terkait edaran Gubernur untuk melakukan penertiban di Gunung Botak. Terlihat setelah edaran keluar baru di lakukan rapat dengan Forkofimda. Menurut saya ini terbalik, harusnya di lakukan rapat lebih dulu baru kemudian di buat keputusan,” ujranya sesuai rilis ambon ekpres minggu 7/9/2025
Pesimisnya Politisi PDIP itu, terbukti diperkuat dengan pernyataan Kapolres Buru, bahwa Pemprov Maluku tidak memberikan dukungan anggaran.
Ini menandakan keputusan pemberhentian tanpa kajian komprehensif yang dilakukan Gubernur dan jajaran.
Gubernur mestinya tahu bahwa setiap keputusan ada dampak anggaran yang harus disiapkan. Bukan seperti yang dilakukan saat ini kepada aparat kepolisian di gunung botak.
Kita mendukung penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar, namun harus dengan kajian (Ameks)
