Ambon –PMN COM Pemerintah provinsi Maluku Telah mentapkan target Realisasi pendapatan Asli daerah yang cukup tinggi namun dilapangan tidak sesuai dengan kenytaan yang diharapakan realisasi target PAD tidak sesuai ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Maluku Komisi III Alan Lohy saat melaksanakan Rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra OPD OPD yang hadir
Dalam pemaparannya Alan Lohy mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah (Perda) terkait pendapatan.
Namun demikian, ia mempertanyakan sejauh mana skema digitalisasi pendapatan telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif.
“Yang belum terealisasi rata-rata justru berasal dari sektor digital. Padahal, perkembangan dunia digital saat ini sangat pesat dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD Provinsi Maluku,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan daerah. Menurutnya, target yang ditetapkan seringkali tinggi, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah, namun realisasinya justru mengalami penurunan signifikan.
“Sering kita bicara target sampai 700 miliar, tapi realisasinya jauh turun. Di situ kita bisa melihat adanya potensi kebocoran,” tegasnya.
karena Realasi tidak sesuai Lohy mengharapakan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama antara Badan Pendapatan Daerah dengan dinas terkait seperti Disperindag, guna memastikan seluruh potensi pendapatan dapat terdata dan dikelola secara optimal.
Ia juga mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antar instansi.
“Kalau kita hanya bahas satu-satu, tidak akan maksimal. Harus ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait supaya target yang kita tetapkan bisa tercapai,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Lohy berharap adanya terobosan baru, termasuk pemanfaatan sektor-sektor baru, yang dapat mendongkrak pendapatan daerah pada tahun 2026.
“Beberapa tahun terakhir, perencanaan pendapatan selalu tinggi tapi realisasinya turun. Mudah-mudahan ke depan ada langkah baru yang bisa meningkatkan pendapatan kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Jalaluddin Salampessy, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan berbagai program digitalisasi pajak sejak 2023.
Ia menyebutkan, sistem pembayaran pajak secara digital telah berjalan dan terus dievaluasi. Selain itu, baru-baru ini juga diluncurkan sistem pembayaran pajak air permukaan berbasis elektronik, yang membuka akses pembayaran lebih luas bagi masyarakat.
“Kami juga telah bekerja sama dengan Bank Maluku serta pihak ketiga yang direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung sistem pembayaran digital,” jelasnya.
Lebih lanjut, Salampessy menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD) guna memastikan pencapaian target pendapatan tahun 2026, termasuk dari sektor pajak dan retribusi.
Komunikasi intensif juga dilakukan dengan para kepala daerah di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah, guna meningkatkan partisipasi dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Langkah ini direspons baik oleh pemerintah daerah. Ke depan, kami akan melanjutkan koordinasi ke kabupaten/kota lainnya,” tandasnya
salampessy menekankan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan PAD.(**)
