Ambon, -PMN.com –DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah harus benar benar berdampak pada kesejahteraan rakyat
Hal ini terpantau saat DPRD Maluku melaksanakan Rapat paripurna Dokumen pembahasan LKPJ bersama pemerintah provinsi Maluku yang diwakili dengan kehadiran wakil gubernur Abdulah vanath yang berlangsung senin diruangan paripurna senin 30/3/2026
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan bahwa pembangunan jalan oleh pemerintah pusat melalui skema jalan nasional perlu diimbangi dengan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
“Ketergantungan pada proyek pusat tanpa diiringi optimalisasi potensi lokal belum mampu mendorong kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Pada sisi lain DPRD juga menyoroti pengelolaan Pasar Mardika yang telah menelan anggaran sekitar Rp18 miliar.
Meksipun demikian Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku menilai masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, termasuk keamanan barang dagangan masyarakat yang kerap dilaporkan hilang.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah.
DPRD Maluku juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dalam memastikan fasilitas publik berjalan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pedagang.
Menanggapi laporan yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam rapat paripurna tersebut, DPRD tetap memberikan apresiasi atas sejumlah capaian yang telah dipaparkan.
Namun demikian, dewan mengingatkan bahwa forum paripurna merupakan forum resmi, sehingga seluruh catatan dan laporan harus dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi dasar evaluasi bersama.
DPRD Maluku juga meminta agar dokumen LKPJ segera diserahkan secara lengkap kepada dewan untuk dibahas lebih lanjut secara rinci dan mendalam.
“Kami berharap dokumen tersebut dapat segera disampaikan kepada DPRD, sehingga bisa dipelajari dan dibahas satu per satu secara komprehensif,” tegasnya.
DPRD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.(Swara Timur.N)
