Rapat Komisi III DPRD Maluku bersama Intansi Teknis berlangsung hari ini guna membahas kebijakan anggaran .
Rapat Berlangsung diruang komisi III yang dipimpin oleh Alhidayat wajo selaku pimpinan komisi III .Ditengah tengah kondisi efisiensi anggaran Komisi III berharap sumber sumber pendapatan yang di kelola bisa meningktakan PAD ditengah ifisiensi oleh pemerintah pusat .
Saat memberikan keterangan pers pimpinan komisi mengakui badan usaha milik daerah sebagai salah satu mitra DPRD dapat menggali sumber- sumber pendapatan tanpa tergantung dari hibah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Maluku .desakan tersebut di sampaikan ketua komisi alhidayat Wajo dikantor DPRD rabu 19/11/2025 mengingat ada beberapa perusahan daerah yang masih menunggak hutang
BUMD tidak boleh terus bergantung pada hibah daerah. Mereka harus bisa berdiri sendiri dan memberi keuntungan untuk daerah,” tegas wajo
Disisi lain ada BUMD seperti Bank Maluku–Malut. Tahun ini, bank daerah tersebut menyumbang deviden sekitar Rp51 miliar.hal ini dianggap cukup bagus Komisi III kemudian berharap untuk tahun depan target bisa dinaikan
“Tahun depan harus naik 20 persen dari realisasi tahun ini. Itu sudah kami tegaskan,” ujar dirinya
Selain Bank Maluku, Komisi III juga menyoroti BUMD Pancakarya dan MEA yang masih dibebani utang cukup besar.
kedua BUMD itu harus fokus pada pelunasan utang dan tidak lagi bergantung pada hibah pemerintah daerah. selain itu untuk Dinas Pendapatan Daerah,
Komisi III mendorong percepatan digitalisasi sistem pemungutan retribusi, terutama pada sektor parkir dan layanan lain, guna meningkatkan transparansi dan efektivitas.demikian kata wajo .
Sebagaimana diketahui menjelang tutup tahun anggaran 2025 dan memasuki pembahasan Rancangan KUA PPAS 2025 komisi komisi DIDPRD Maluku marathon Melaksankan Rapat pembahasan ABBD 2025 dan
