PMN.COM — Masyarakat di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, kini dapat bernapas lega. Akses transportasi yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan berat, kini berubah wajah melalui proyek Peningkatan Jalan Sp. Lintas Seram – Mulumet.
Proyek yang digulirkan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dalam mengikis isolasi wilayah di pelosok Maluku.
Pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, namun dirancang untuk menjadi tulang punggung ekonomi baru bagi warga Desa Mulumet dan sekitarnya. Fokus utama pekerjaan mencakup transformasi jalan yang sebelumnya berupa tanah dan kerikil menjadi perkerasan aspal hotmix, yang memenuhi standar nasional, lengkap dengan sistem drainase samping dan marka jalan yang memadai.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Maluku, Ir. Toce Leuwol, ST. MT., menjelaskan bahwa pemilihan ruas Sp. Lintas Seram – Mulumet didasarkan pada urgensi konektivitas logistik. Kualitas jalan yang mantap adalah kunci pertumbuhan ekonomi di Maluku Tengah. Khusus pada sektor pertanian.
“Para petani padi dan pemilik sawah kini bisa lebih cepat mengangkut hasil panen mereka ke penggilingan atau pasar tanpa takut terkendala jalan rusak yang seringkali membuat biaya angkut membengkak. Ini angin segar bagi peningkatan sektor ketahanan pangan di Maluku,” ujar Toce Leuwol saat meninjau progres penyelesaian di lapangan, pada Rabu (11/02/2026).
Lanjut Leuwol, BPJN Maluku menyadari betul bahwa kualitas jalan yang mantap adalah kunci pertumbuhan ekonomi di Maluku Tengah. Melalui program IJD 2025 ini, kami melakukan intervensi menyeluruh, penguatan lapis pondasi agregat, hingga pengaspalan.
“Target kami bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun akses yang tahan lama dan aman bagi mobilitas warga,” jelas Leuwol.
Kehadiran BPJN Maluku memang memegang peranan krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam merajut konektivitas di provinsi kepulauan ini. Dengan cakupan wilayah yang luas mencapai 11 kabupaten dan kota, tantangan pembangunan infrastruktur di Maluku sangat kompleks, terutama terkait kondisi geografis yang terpisah oleh lautan.
BPJN Maluku ingin memastikan, bahwa standar kemantapan jalan nasional dan daerah tetap terjaga, guna menjamin pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi menjangkau hingga pelosok terpencil. Di tengah keterbatasan keuangan dan minimnya pendapatan asli daerah (PAD) di banyak kabupaten/kota di Maluku, program Inpres Jalan Daerah (IJD) muncul sebagai solusi bagi percepatan pembangunan.
“Kita tahu bahwa Pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala anggaran untuk membiayai perbaikan jalan kabupaten yang rusak berat. Melalui skema IJD, BPJN Maluku mengambil alih beban pembangunan jalan-jalan strategis milik daerah, sehingga keterbatasan APBD tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menikmati akses transportasi yang layak,” ungkap Leuwol.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses pengerjaan, sejak pengumuman tender pada Oktober 2025 hingga pelaksanaan fisik, dilakukan dengan pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Hal ini dilakukan demi memastikan spesifikasi teknis terpenuhi sehingga jalan tidak cepat rusak akibat beban kendaraan maupun faktor cuaca yang cukup menantang di Pulau Seram.
Sinergi antara pemerintah pusat melalui BPJN dan pemerintah daerah ini menjadi solusi konkret dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Maluku. Kini, dengan konektivitas yang semakin terintegrasi, wilayah Seram Utara Timur Seti diharapkan dapat berkembang lebih cepat.
“Dengan infrastruktur yang memadai ini tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga membuka akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat di Pulau Seram,” tutup Leuwol. (***)
