PMN.COM – Pemerintah Pusat secara resmi menempatkan pembangunan jalan yang menghubungkan Air Nanang, Kota Baru, hingga Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai prioritas pembangunan nasional dalam kalender kerja tahun 2025-2029. Proyek strategis ini dirancang untuk mengakhiri isolasi wilayah selatan Pulau Seram yang selama puluhan tahun tertinggal akibat kendala geografis yang ekstrem. Dukungan anggaran yang dikucurkan tidak main-main, dengan mengandalkan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract yang bersumber dari APBN serta dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku selaku perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal proyek ini di lapangan. Dan pada Senin, (02/02/2026) bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, BPJN Maluku melakukan Rapat Pembahasan Kelanjutan Pembangunan Jalan Air Nanang – Kota Baru – Werinama Pulau Seram, Bersama Kasubdit Perencanaan Teknik Jalan dan Kasubdit Wilayah IV Direktorat Pembangunan Jalan, Kasubdit Wilayah IV dan Kasubdit Perencanaan Teknik Direktorat Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Kementerian PU.
Hadir dalam rapat tersebut yakni Kepala BPJN Maluku, Dr. Ir. Yana Astuti, ST. MT, Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Mesack Ruhulessin, ST. MT, Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Maluku, Ir. Toce Leuwol, ST.MT, dan PPK 2.6 Melky Hitijahubessy, ST. MT.
Pihak BPJN Maluku menegaskan bahwa pengerjaan ruas ini bukan sekadar mengejar target panjang kilometer aspal, melainkan memastikan kualitas konstruksi yang mampu bertahan di tengah karakteristik tanah Seram yang labil dan rawan patahan geologis. Fokus utama mereka saat ini tertuju pada penguatan struktur badan jalan dan pembangunan jembatan-jembatan permanen yang menjadi titik kritis konektivitas.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengerjaan ini adalah kondisi hidrologi wilayah Pulau Seram yang memiliki banyak sungai besar berarus deras. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJN Maluku memfokuskan energi pada pembangunan Jembatan Wai Bobot yang menjadi ikon sekaligus kunci utama penghubung menuju Werinama. Jembatan dengan rangka baja permanen ini dibangun untuk menggantikan sistem penyeberangan tradisional yang selama ini sangat berisiko dan seringkali terputus total saat banjir kiriman datang dari pegunungan.
Selain Jembatan Wai Bobot, BPJN Maluku juga tengah merampungkan paket pembangunan 17 jembatan yang dikenal dengan nama paket Wai Dawang Cs. Jembatan-jembatan kecil dan menengah yang dulunya hanya berupa konstruksi kayu atau jembatan darurat, kini seluruhnya bertransformasi menjadi jembatan komposit beton dan girder baja yang kokoh. Langkah ini dilakukan agar jalur logistik tidak lagi terhambat oleh kondisi cuaca, sehingga kendaraan berat pengangkut material dan kebutuhan pokok dapat melintas tanpa rasa khawatir setiap harinya.
Kehadiran proyek pusat ini tentunya disambut positif oleh Masyarakat. Para petani yang selama ini hasil buminya seringkali dihargai sangat murah oleh tengkulak karena biaya transportasi laut yang mencekik leher, merasa yakin bahwa dengan adanya jalan aspal yang mulus nantinya, para petani bisa langsung membawa hasil panen ke Bula atau Ambon menggunakan truk dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.
Demikian pula keluhan mahalnya harga beras dan bahan bangunan akibat ketergantungan pada kapal motor laut, akses jalan darat yang sedang dibangun ini adalah harapan baru bagi keluarga-keluarga di desa agar harga barang kebutuhan pokok bisa setara dengan di ibu kota kabupaten. Inilah tanda bahwa kemajuan ekonomi akhirnya sampai ke wilayah mereka.
Kepala BPJN Maluku, Yana Astuti mengatakan, Pemerintah telah memastikan kelanjutan proyek ini dengan status Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak yang dimulai secara intensif pada tahun 2025. Anggaran yang bersumber dari dana pusat (APBN), termasuk melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara ditargetnya rampung pada tahun 2027.
“Jika jalan ini tersambung sepenuhnya (Trans Seram Selatan), waktu tempuh dari Bula ke Werinama yang selama ini memakan waktu lama (atau harus memutar via laut) akan terpangkas signifikan. Ini akan membuka akses pasar bagi hasil bumi masyarakat di Kecamatan Siwalalat, Werinama, dan sekitarnya,” jelas Yana Astuti.
Berdasarkan data terkini tahun 2025/2026, pembangunan jembatan-jembatan di ruas Air Nanang – Werinama merupakan prioritas utama karena wilayah ini memiliki banyak sungai besar yang sering memutus akses saat musim hujan. Untuk Jembatan Wai Bobot, Jembatan ini adalah “kunci” utama untuk menghubungkan wilayah Bula/Air Nanang menuju Werinama dan Sedang dalam tahap konstruksi intensif yang dirancang sebagai jembatan rangka baja.
Dampak ekonomi diharapkan akan bertumbuh secara signifikan setelah proyek pusat ini rampung dikerjakan. terutama komoditas unggulan Pala, Cengkeh, dan Kopra di Wilayah Werinama dan Siwalalat. Dimana sebelumnya, petani harus menggunakan jalur laut yang mahal dan sangat bergantung pada cuaca, namun dengan jalan darat, biaya angkut hasil bumi diprediksi turun hingga 40 hingga 60 persen. Juga dengan komoditi hasil perdagangan dan hasil laut serta suplai bahan kebutuhan pokok Masyarakat.
Dampak lainnya dari Pembangunan Kawasan Jalan Air Nanang – Kota Baru – Werinama Pulau Seram, juga berdampat di sektor perikanan. Selama ini nelayan sulit memasarkan ikan segar dalam jumlah besar karena tidak ada akses truk pendingin. Jalan darat memungkinkan truk pengangkut es dan truk pendingin masuk ke desa-desa nelayan, sehingga nilai jual ikan meningkat.
Juga diprediksi bakal muncul pertumbuhan sektor UMKM baru, Rest Area dan Kuliner atau warung-warung makan dan tempat persinggahan bagi sopir lintas Seram. Juga sektor Bengkel jasa Jasa Transportasi, Dimana Kebutuhan akan jasa perawatan kendaraan dan angkutan umum (angkot/bus kecil) akan menciptakan lapangan kerja baru bagi Masyarakat setempat.
Dengan demikian maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur akan mengalami pertumbuhan. Secara tidak langsung, ekonomi membaik karena akses layanan dasar lebih murah, seperti Kesehatan dan Pendidikan yang mempermudah tenaga pengajar dan distribusi buku sekolah menjadi lebih lancar. (Reimon Souisa)
