PMN.COM – Sejumlah persoalan yang belum tuntas Kembali terkuak di Program rutin Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yakni Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar). Salah satunya adalah tentang realisasi dana Gempa 2019 tahap kedua yang disampaikan salah satu Warga Kota Ambon, yakni Ny. Sarah Polnaya, yang berdomisili di Negeri Passo, Kecamatan Baguala kepada Penjabat Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si Jumat, (7/7/23).
Kepada Wattimena, Ny Sarah menanyakan kelanjutan realisasi Dana Gempa 2019 tahap ke dua, apakah sudah ada dan kapan disalurkan kepada para penerima bantuan. Sehingga dirinya berharap jika sudah ada dananya, bisa dicairkan kepada mereka.
Menanggapi hal itu, Wattimena menjelaskan bahwa permintaan pencairan ini bukan pertama kali disampaikan kepada pihaknya di Pemerintah Nota Ambon. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih berada di dalam proses sehingga masyarakat yang terkena dampak dari gempa, empat tahun silam belum mendapatkan haknya sampai sekarang.
“Dana Gempa ini berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa pemerintah Kota tugasnya adalah menyampaikan usulan rehabilitasi korban terdampak gempa. Sudah kita usulkan, ke pusat menunggu realisasi pempus melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI,” terangnya.
Program WAJAR yang dicetuskan Wattimena sungguh menjadi program primadona bagi warga kota Ambon sejak digagas pertama kali hingga sekarang. Sejumlah permasalahan pelayanan public dan pemerintahan terungkap dan disampaikan langsung oleh masyarakat yang hadiri program setiap Hari Jumat tersebut.
Kerap kali para Pimpinan OPD jadi serba salah karena langsung mendapat kritikan di depan Penjabat Walikota. Bahkan warga kota diberikan kesempatan untuk tidak perlu malu-malu untuk menyampaikan keluhan mereka, walaupun berkaitan dengan pejabat Pemkot sekalipun.
Dalam program WAJAR kemarin, ada juga masyarakat yang mengeluhkan drinase di lokasi tempat tinggalnya seperti salah satu warga Passo. Masalah guru honor yang meminta dinaikkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), juga permintaan warga terkait dengan bantuan modal usaha serta permasalahan penataan pasar Mardika. (***)
