PMN.COM – Setelah selesai melakukan kunjungan monitoring dan Rapat Koordinasi Percepatan Konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Apu dan Ruas Jalan Namrole – Leksula pada pekan kemarin, kini Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta (FCT) melaksanakan kunjungan kerja berikutnya, yakni ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin (25/9). Dalam kunjungan tersebut FCT mengunjungi proyek PLTS 50 MW dan proyek pembangunan multi-utility tunnel (MUT).
Seakan tak pernah lelah, putra Maluku yang dipercayakan Presiden Jokowi untuk Infrastruktur, Energi, Investasi dan Kehutanan ini benar-benar menunjukan integritasnya sebagai seorang yang sangat bertanggungjawab akan tugas yang diembannya.
“Hari ini kami melaksanakan proses debottlenecking terhadap permasalahan pembangunan proyek PLTS 50 MW yang nantinya akan menyuplai listrik ke KIPP”ungkap FCT. Lanjut, Febry juga mengatakan, khusus untuk wilayah KIPP IKN, Pemerintah dan PLN berkomitmen untuk menyuplai listrik yang lebih ramah lingkungan sehingga dharapkan PLTS dapat selesai pada bulan Februari 2024.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Nusantara Power, Muhammad Reza tetap berkomitmen PLTS IKN untuk 10 MW akan beroperasi pada Februari 2024 dan 40 MW akan beroperasi pada Juni 2024.
Selain meninjau PLTS, FCT juga melihat langsung progress pembangunan MUT. MUT adalah terowongan yang akan menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di Ibu Kota Negara. FCT memastikan kepada PUPR agar pembangunan MUT dapat selesai lebih cepat karena PLN akan segera memasang kabel tanah 20 kV secepatnya.
Setelah kunjungan lapangan dilanjutkan rapat bersama dengan perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, KLHK, OIKN dan PLN Group untuk mengkoordinasikan beberapa perizinan yang berkaitan dengan Proyek PLTS, MUT, SUTT dan Gardu Induk. Dalam rapat tersebut semua pihak bersepakat untuk melakukan percepatan penyelesaian masalah perizinan.
Sebagai informasi, PT PLN (Persero) diberikan penugasan untuk melaksanakan pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan – Ibu Kota Nusantara dengan target penyelesaian Mei 2024. (***)
