PMN com Berbagai isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pendidikan, infrastruktur, jalan , jembatan, masalah air bersih , listrik, jaringan internet di daerah 3 T, proyek stategis nasional yang dijanjikan Pemerintah pusat, masalah kesehatan, status tenaga honorer, permasalahan hutang daerah kepada PT SMI, Rancangan undang- undang kepulauan
Permasalahan serius disampaikan anggota DPRD Maluku kepada anggota DPD RI.dan DPR RI asal Maluku dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan dan anggota DPRD Maluku bersama anggota DPD RI dan DPR RI asal Maluku Nono sampono IBu Novita Anakotta, Bisri Lattuconsina, Sadia uluputty , Merci Barends dan Alimudin kolatlena yang berlangsung senin 14/4/2025 diruang sidang paripurna karang panjang Ambon
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa rapat ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum strategis untuk membangun kekuatan kolektif demi keluar dari ketertinggalan.
“Kita bicara soal hidup dan mati orang Maluku. Maluku hari ini berada di peringkat keempat termiskin nasional. Ini memalukan, tapi juga menjadi cambuk untuk kita duduk bersama, berkoordinasi dan bertindak. Harapan rakyat Maluku ada pada delapan wakil kita di pusat,” ujar Benhur dengan nada tegas.
Sementara itu, anggota DPD RI Novita Anakotta, menanggapi berbagai keluhan dan masukan dari DPRD Maluku, termasuk isu efisiensi anggaran dan legalitas koperasi Merah Putih.
“Efisiensi bukan hal yang menyalahi aturan. Setiap tahun pemerintah dan DPR RI menetapkan APBN yang sudah disetujui DPD. Tapi yang penting, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Novita.
Ia juga menyoroti program koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, termasuk 900 kodrasi di Maluku, yang menurutnya harus ditindaklanjuti tanpa membebani APBD.
“Kita harus pastikan pemerintah pusat hadir membantu legalitas dan pembiayaan koperasi di daerah. Jangan dibebankan lagi ke APBD kita yang terbatas,” ujarnya.
Novita turut menyinggung status tenaga honorer yang masih belum jelas, serta menegaskan komitmen DPD untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Sementara itu saidia ulupuuti anggota DPR RI dari partai PKS menyoroti pembagian bagi hasil perikanan kurangnya perhatian pemerintah pusat di sektor perikanan RUU kepulauan
Dikesempatan yang sama anggota DPR RI asal partai Gerindra menyoroti masalah keamanan daerah
Alimudin tegaskan bila daerah tidak aman maka tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Maluku olehnya itu ia menyeruhkan perdamaian
Alimudin juga akan memperjuangkan Kuota calon Haji bagi Maluku
inti dari Rapat antara pimpinan dan anggota DPRD Maluku bersama anggota DPD RI DAN DPR RI ini menyatukan persepsi untuk memperjuangkan Maluku keluar dari kemiskinan
Mereka berharap, keharmonisan ini bisa mempercepat pembangunan dan memperkuat integrasi Nasional.
Rapat di tutup dengan Foto Bersama
