Ambon, PMN -Proyek Reboisasi yang Dibuat dengan mempergunakan Dana alokasi APBD ‘ternyata sesuai hasil pengawasan kami di beberpa kabupaten Berjalan tidak maksimal dengan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit oleh sebab itu kami komisi II DPRD Maluku Minta aparat penyidik kejaksaan dapat menelusuri hal ini
Permintaan itu disampaikan Politisi PKB sekaligus anggota Komisi II DPRD Maluku Ari Sahertian kepada Wartawan di Bailaew Rakyat, kantor DPRD Maluku Karang panjang Ambon, Rabu (21/5/2025).
mantan anggota DpRD kota Ambon ini mengaku sejumlah kasus reboisasi yang ada di seantero maluku diduga fiktif. Hal itu ditemukan saat komisi II DPRD Maluku melakukan pengawasan di sejumlah kabupaten di Maluku.
“Kami minta aparat penegak Hukum jangan tutup mata terhadap kasus kasus reboisasi yang terjadi di hampir semua Kabupaten Kota, begitu banyak yang fiktif atau tidak sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Ari
Dikatakan, Pihaknya akan memanggil OPD terkait untuk mempertanyakan temuan tersebut. Pasalnya Realisasi ABPD 2024 telah berjalan namun masih ada kegiatan yang terduga fiktif.
“ini temuan komisi II DPRD Maluku saat melakukan pengawasan dan sampai hari ini proyek reboisasi di hampir semua kabupaten/kota tidak berjalan dengan baik dan efektif.
Kami juga berencana untuk memanggil OPD terkait untuk menanyakan hal ini,” tandas Sahertian.
Setelah ini tambah sahertian, pihaknya akan merekomendasikan kepada Gubernur Maluku untuk melihat kondisi dimaksud.
Baginya proyek reboisasi itu sudah tak mungkin dilakukan sebab segalah hal terkait proyek telah selesai dilaksanakan.
Ia juga menegaskan sebagai anggota DPRD pihaknya menegaskan untuk mengawal semua proses untuk kebaikan masyarakat dan Provisi Maluku kedepan.
“Kami berharap lembaga lembaga penyidik bisa berkontribusi melihat hal ini. ini salah satu kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat olehnya itu kita jangan membiarkan masyarakat tidak menikamatinya.
Dinas Kehutanan maupun pertanian kami akan panggil untuk dimitai keterangan yang berjalan harus tetap berjalan jangan bilang sudah berjalan padahal realita tidak berjalan.
Kami juga sebagai keterwakilan rakyat telah berkomitmen untuk apa yang tidak benar katakan tidak benar, dengan demikian kita akan merekomendasikan kepada pa Gubernur untuk melihat ini sehingga semua dinas bisa bekerja extra untuk membangun Maluku.ujar sahertian
“Kami tegaskan tidak ada kepentingan apapun. Kami dipilih oleh rakyat sehingga apapun itu menyangkut kepentingan rakyat akan kita prioritas untuk rakyat,” tandasnya
Ia berharap Hal ini akan dibicarahkan dalam rapat evaluasi bersama mitra komisi Dinas kehutanan maupun Dinas pertanian(**)
