PUSAKAMALUKUNEWS.COM – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Ambon, Nurhayati Jasin menyatakan, gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang menjamur beberapa tahun terakhir di Kota Ambon didominasi oleh warga dari luar Provinsi Maluku.
“Catatan kami ada sekitar 200-an Gepeng di Ambon. Kalo orang Ambon sedikit sekali. Paling banyak itu dari daerah Sulawesi Tenggara (Sultra),” tandas Jasin kepada media ini di Ambon, Rabu (1/2).
Jumlah Gepeng sejauh ini di Kota Ambon dan terdata di Dinsos diakui Jasin, ada 200 lebih. Hanya saja, tiap saat mereka sulit dijangkau.
“Banyak. Tapi kan seng setiap saat katong dapat dong. Jadi kadang banyak, kadang su seng ada, begitu. Karena paling dominan itu bukan orang sini (Ambon-red),” urainya.
“Jadi ketika katong kembalikan mereka ke daerah asal itu, pas kapal balik lagi ke Ambon, mereka sudah ada,” jelasnya.
Dikatakan lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam tahun ini tidak mengakomodir anggaran untuk pembangunan rumah singgah sementara bagi Gepeng di Kota Ambon termasuk operasionalnya.
Padahal Dinsos tahun lalu telah usulkan anggaran bagi pembangunan rumah singgah senilai Rp 2 Miliar lebih termasuk operasional untuk masuk di tahun anggaran 2023, namun ditolak dengan alasan anggaran tak mencukupi.
“2023 kita usul anggarannya, sekitar Rp 2,8 Miliar lah kalau tidak salah termasuk dengan operasionalnya. Tapi ditolak dengan alasan anggaran daerah tidak mencukupi,” terangnya.
Ditolaknya anggaran pembangunan rumah singgah bagi Gepeng di tahun 2023 ini kata dia, bukan pertama kali. Namun sudah sering diusulkan sejak 2018 tapi fakta yang terjadi sama, kekurangan anggaran atau kena refocusing.
“Selama beta di Dinas Sosial dari 2018 itu anggaran pembangunan rumah singgah di usulkan tapi tetap ditolak pimpinan dengan alasan kekurangan anggaran daerah. Memang 2020- 2021 itu Covid-19 yah,” terangnya.
Padahal menurutnya, keberadaan rumah singgah itu penting. Agar ketika razia atau operasi dilakukan, bisa menampung sementara Gepeng disana untuk pembinaan tetapi sekaligus memberdayakan mereka sesuai keahlian agar bisa mandiri.
“Sekarang kan percuma kalau katong razia sama dengan katong buang garam di laut saja. Tidak ada solusi. Kan sekarang kalau razia, kita kembalikan kemana,” bebernya.
“Mereka kan bukan cuma masuk di rumah singgah pasca razia, tapi mereka akan dididik serta dilakukan pemberdayaan atau rehabilitasi sosial. Tapi kan sekarang dengan kondisi itu tidak bisa dilakukan,” tukasnya.
Dengan tidak adanya rumah singgah tentu kata Jasin, ketika razia tidak bisa menampung tapi hanya pembinaan sehari dan langsung dikembalikan lagi. Beda jika ada rumah singgah. (**)
