Jakarta PMN COM – Upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem mendapat dukungan penuh dari Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Tim Ahli Gubernur dengan Menteri Pertanian dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta. Selasa (9/6/2026)
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis pengembangan sektor pertanian berbasis hilirisasi yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Maluku. Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah persetujuan Menteri Pertanian terhadap program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku.
“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Ini merupakan langkah strategis karena kelapa merupakan komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata Hendrik.
Menurut Gubernur, pengembangan hilirisasi kelapa akan mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui proses pengolahan. Dengan hilirisasi, nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Selain pengembangan kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mempresentasikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut dirancang dalam skema terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.
“Kami datang bersama Tim Ahli Gubernur untuk menyampaikan proposal hilirisasi ubi kayu yang akan kami laksanakan di Kabupaten Buru Selatan. Daerah tersebut memiliki lahan yang sangat potensial untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan,” jelas Hendrik.
Ia menambahkan, hilirisasi ubi kayu akan menghasilkan berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, terutama beras ubi kayu dan etanol.
“Hasil akhir yang ingin kami capai adalah produksi beras ubi kayu dan etanol. Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, proposal yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan respons positif dari Menteri Pertanian. Bahkan sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan langsung mendapatkan persetujuan untuk ditindaklanjuti.
“Proposal kami mendapat respons yang sangat positif. Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” ungkap Hendrik.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Menteri Pertanian dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi masyarakat Maluku melalui sektor pertanian.
“Bapak Menteri Pertanian memiliki perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Beliau mendorong agar setiap daerah mengembangkan komoditas unggulan yang paling sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Hendrik mengakui bahwa pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau, konektivitas, permodalan, sarana-prasarana pertanian, serta aspek regulasi masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.
“Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang unik. Namun kami juga memiliki pulau-pulau besar dan menengah seperti Seram, Buru, Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Meski demikian, Hendrik optimistis dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian akan mempercepat realisasi berbagai program strategis yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Maluku.
“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku juga membuka ruang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan para investor guna memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian di daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk BUMN dan dunia usaha, untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hendrik.
Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, serta hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan, menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong transformasi ekonomi Maluku berbasis sektor pertanian. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, serta mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.
Hadir dalam pertemuan ini, Mentri Pertanian, Amran Sulaiman, Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, (Diskominfo Maluku)
