PMN-COM – DPRD Maluku Melaksanakan Rapat peripurna kerja pansus yang dihadiri oleh 18 mitra OPD dilingkup Pemprov Maluku atas undangan sekretariat DPRD Maluku rapat paripurna tersebut yang berlangsung senin. 6/7/2026 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala,
saat memimpin rapat paripurna Sangkala memastikan seluruh masukan yang disampaikan pada Rapat oleh para pemangku kepentingan akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Pernyataan itu disampaikan oleh dirinya saat menutup rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku bersama 18 mitra kerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, Kadin, Hipmi, dan stakeholder pemprov Maluku
Abdullah Asis Sangkala menyampaikan , seluruh saran dan kritik yang disampaikan dalam rapat akan diakomodasi sejauh relevan dengan substansi Ranperda yang sedang dibahas.
“Semua masukan ini bisa kita tangkap dan disesuaikan dalam rancangan perda. Setelah ini kita akan menjadwalkan rapat lanjutan berdasarkan berbagai masukan yang telah disampaikan,” katanya.
Ia mengungkapkan, Pansus juga berencana memperluas ruang partisipasi publik dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi serta organisasi kemahasiswaan di Maluku agar regulasi yang dihasilkan semakin komprehensif.
“Nanti kita juga akan mengagendakan pertemuan dengan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Maluku untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang lebih luas,” ujarnya.
Abdull Asis menambahkan proses penyusunan Ranperda tidak berhenti pada forum rapat resmi. Pansus DPRD Maluku, kata dia, tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk menyempurnakan materi regulasi sebelum ditetapkan menjadi perda.
“Kami berharap pertemuan ini bukan yang terakhir. Jangan batasi masukan hanya dalam forum ini. Di tempat lain, di waktu yang berbeda, melalui telepon maupun WhatsApp, kami tetap membuka diri untuk menerima saran dan masukan,” katanya.
Menurut Abdullah, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam melahirkan regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.
“Harapan kita bersama adalah bagaimana investasi di Maluku semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,”
Rapat ini ada Masukan dari mitra komisi untuk pembobotan (**)
