Ambon PMN COM –ketua DPRD Maluku Benhur wattubun minta semua pihak tidak main main dengan catatan tacatan khusus ataupun rekomendasi dari pihak BPK Ri
ctatatan catan kristis tersebut untuk perbaikan tata pengelolaan keuangan hang lebih baik objektif tansparan dan akuntabel
oleh sebab itu atas capaian Opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh pemerintah provinsi Maluku
Rapat paripurna dalam rangkah Penyerahan laporan hasil Pemeriksaan LHP Badan peneriksa. keuangan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah provinsi maluku tahun 2026
disisi lain Benhur wattubun mengapresiasi pihak BPK Ri yang sudah membantu DPRD maluku dan pemerintah daerah
Selain itu, Benhur juga menilai sistem pengendalian dan pengawasan internal keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Namun, ia meminta agar upaya tersebut terus ditingkatkan guna mendorong perubahan yang lebih signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya minta ini terus ditingkatkan supaya kinerja pemerintahan mengalami perubahan ke arah yang jauh lebih baik,” ujarnya.
Benhur menjelaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Maluku menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah memenuhi persyaratan formal dan material yang ditetapkan.
Meski demikian, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK tetap harus menjadi perhatian serius agar tata kelola keuangan daerah semakin baik.
Untuk memastikan tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut berjalan efektif,
DPRD Maluku membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“DPRD akan mempertimbangkan untuk membentuk pansus dalam rangka mengefektifkan temuan-temuan BPK ini ke arah perbaikan yang lebih baik,” katanya.
Politisi PDIP Maluku l mengaku langkah tersebut penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi rekomendasi BPK secara berkelanjutan.
“Dengan begitu, kita bersinergi dengan pemerintah secara kualitatif untuk melihat bahwa perbaikan-perbaikan itu sesungguhnya sesuatu yang patut kita lakukan dan memadai untuk kita laksanakan pengendaliannya dengan baik,” ujar Benhur
Dia berharap adanya perbaikan perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik(**)
