Ambon, PMN Com – Kantor OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluasakses keuangan masyarakat di wilayah Maluku melalui sinergi dan kolaborasidengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku. TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di daerah, yang berperan mendorong pencapaian target inklusi keuangan.
Salah satu agenda tahunan TPAKD Provinsi Maluku adalah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Maluku yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Kegiatan ini mengundang seluruh pengurus dan anggota TPAKD Provinsi Maluku yang terdiri dari jajaran Pemerintah Provinsi, OJK, Bank Indonesia, DJPB, BPS, BPN, Kementerian Agama, Lembaga Jasa Keuangan, serta turut dihadiri Koordinator dan Sekretaris TPAKD Kabupaten/Kota se-Maluku.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf selaku Pengarah TPAKD Maluku.
Dalam sambutannya Andi M. Yusufmenyampaikan bahwa OJK bersama Bappenas telah menyusun Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai Pemerintah Daerah dalam penurunan indikator di level Kabupaten/Kota. IKAD bertujuan untuk memberikan gambaran terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat dalam 3 dimensi: penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman di tingkat kabupaten/kota.
Perumusan program kerja TPAKD diharapkan dapat mendorong perluasan akses keuangan untuk pencapaian target IKAD pada tahun 2025 dan 2029, serta mendukung pencapaian target pembangunan perekonomian wilayah Maluku sebagaimana Sapta Cita Lawamena, yaitu “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju Adil dan Sejahtera menyosong Indonesia Emas Tahun 2045
Selanjutnya, kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku yang diwakili oleh Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang juga selaku Koordinator TPAKD Provinsi Maluku. Sadali yang membacakan sambutan Gubernur Maluku mengapresasi kerja stakeholder yang tergabung dalam TPAKD Maluku dalam mendorong perekonomian Maluku yang berhasil tumbuh sebesar 5,07% (yoy) pada triwulan I 2025. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87%(yoy).
Sebelum Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno berlangsung, dilaksanakan
terlebih dahulu Sosialisasi dan Diskusi Panel. Narasumber yang hadir adalah Dr. Anton A. Lailossa, ST, M.Si Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku membawakan topik materi “Arah dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam Mendorong Perekonomian dan Peningkatan Akses Keuangan Daerah dalam RPJMD”, dan Puji Iman Siagian dari Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Pusat. Beliau menyampaikan materi “Peran dan Fungsi TPAKD dalam Mendorong Perekonomian Daerah dan Pencapaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai Indikator Pengukuran Tingkat Inklusi Keuangan di Daerah”. Materi tersebut diharapkan menjadi masukan untuk Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku dan TPAKD se-Provinsi Maluku dalam Mendorong Perekonomian dan Peningkatan Akses Keuangan Daerah.
Setelah sesi Sosialisasi dan Diskusi Panel, acara dilanjutkan dengan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Kasrul Selang selaku Ketua Tim TPAKD Provinsi Maluku yang juga merupakan Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Maluku Setda Provinsi Maluku. Rapat Pleno telah menetapkan arah program kerja TPAKD Provinsi Maluku pada tahun 2025 meliputi:
• Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui business matchingpembiayaan UMKM Naik Kelas dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) berbasis Komoditas Unggulan.
• Perluasan Akses Keuangan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sektor Produksi, Kredit Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), perluasan Agen Laku Pandai, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta jaminan/asuransi kecelakaan kerja bagi Pekerja Informal.
• Perluasan ketersediaan merchant QRIS untuk digitalisasi transaksi keuangan UMKM
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui akselerasi pemanfaatan produk/layanan Pasar Modal, serta pelaksanaan sinergi aksi Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK).(**)
