Ambon -PMN .com Komisi I DPRD Maluku menunda Rencananya rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan sengketa tanah OSM yang sedianya digelar di ruang rapat Komisi I senin 22/6/2026.
pihak Kodam XV/Pattimura Dan pertanahan provinsi Maluku ikut diundang oleh komisi I menghadiri rapat tersebut.sesuai agenda Rapat yang tersebar disekretariat Komisi 1 DPRD Maluku
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanella, mengatakan surat dari kuasa hukum masyarakat telah diterima dan diteruskan kepada pimpinan DPRD melalui Komisi I. Menurutnya, undangan kepada Kodam XV/Pattimura telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.
“Kami sudah memberikan pemberitahuan beberapa hari lalu kepada Kodam XV/Pattimura. Namun karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, mereka belum bisa hadir. Namun hari ini Rapat dengar pendapat kembali dilakukan guna mendengar aspirasi dari para korban Yang rumahnya telah digusur pihak kodam Pattimura
Pada prinsipnya DPRD akan memanggil kembali karena persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” kata Edison.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut hadir sembilan orang dari tim kuasa hukum masyarakat dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Komisi I, lanjutnya, tetap berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami sudah bersepakat untuk menunda dan menjadwalkan pemanggilan kembali. Mudah-mudahan pada pemanggilan berikutnya semua pihak dapat hadir sehingga bisa dilakukan hearing untuk mendengar penjelasan dari masing-masing pihak,” ujarnya.
Edison,Menilai kehadiran pihak Kodam XV/Pattimura sangat penting agar persoalan tersebut dapat dibahas secara komprehensif. Karena itu, apabila pada pemanggilan berikutnya belum juga ada kehadiran, DPRD akan menempuh langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, tim kuasa hukum masyarakat OSM Semmy Waileruny, SH., M.Si meminta agar sebelum adanya pembahasan lebih lanjut di DPRD, tidak ada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di atas lahan yang masih menjadi objek sengketa.
Menanggapi hal tersebut, Edison menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Maluku untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Prinsipnya kami akan menindaklanjuti semua persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat sesuai prosedur yang ada. Kami berharap semua pihak dapat hadir dalam pertemuan berikutnya agar persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi,”
Persolaaaan sengketa tanah antara warga OSM dan pihak kodam telah bergulir sejak lama para korban meminta perhatian DPRD Maluku untuk memperhatikan penderitaan yang mereka hadapi(**)
