PMN COM -Komisi XIII DPR RI terus mendorong pembahasan undang undang Hukum adat menjadi kepentingan masyarakat Adat .
Anggota komisi XIII DPR RI Saadia Uluputty yang dikonfirmasi wartawan Usai menghadiri Musyawarah Besar Latupati ke IV Di Ambon( jumaat 16/10/2026) mengungkapkan Hak-hak dan kepentingan masyarakat adat inilah yang perlu di akui negara .
Uluputih menilai selama ini hak hak masyarakat adat sering terabaikan oleh negara oleh sebab itu kami dari komisi XII akan tetap berupaya menyuarahkan masalah ini ke Pemerintah pusat termasuk tanah tanah adat yang ada di lermatang kepaluaan tanimbar .
Uluputih mengaku dengan adanya pembangunan Blok masela. Yang sedang digencarkan oleh Pemerintah pusat maka perlu memperhatikan ganti rugi tanaman yang menjadi hak hak masyarakat adat yang disana
Terkait dengan itu kita juga mendukung investasi Blok masela juga berlangsung dengan baik tapi juga pemerintah harus memperhatikan hak -hak masyarakat Lermatang yang menjadi bagian areal eksplorasi supaya bisa dibayar sepandan dengan apa yang menjadi bagian mereka baik itu tanaman maupun yang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan jelas uluputih
Uluputih berharap dengan adanya pembangunan Blok masela dapat menjawab kesejahteraan masyarakat adat di Lermatang maupun daerah lain di Maluku (Mon)
