PMN COM Ambon,-kualitas pekerjaan sanitasi serta upah pekerja Buruh yang menangani proyek perumahan dikawasan Pulau Banda maluku Tengah mendapat perhatian serius dari Anggota komisi III DPRD Maluku saat melakukan pembahasan Rapat bersama Balai penyedia perumhan dan kawasan pemukiman provinsi Maluku.
Rapat yang berlangsung selasa 21/9/2026 Dikawasan kantor DPRD karang panjang ini menyoroti pelaksanaan proyek sanitasi di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Sorotan terutama diarahkan pada persoalan upah pekerja serta kinerja kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi III bersama Balai Pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman Maluku di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (22/9/2026).
Menurut Allan, persoalan proyek sanitasi di Banda perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pelaksanaan pekerjaan pemerintah di wilayah kepulauan.
Ia meminta pihak Balai Pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman Maluku terkait melakukan evaluasi terhadap kontraktor yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai kontrak.
“Kontraktor-kontraktor seperti ini sebenarnya harus di-blacklist. Saya tegaskan, untuk balai harus di-blacklist,” kata Allan dalam rapat tersebut.
Selain persoalan kinerja, Allan juga menyoroti proses pemilihan kontraktor untuk mengerjakan proyek pemerintah di Maluku.
lohy mempertanyakan keterlibatan kontraktor dari luar daerah ketika terdapat pelaku usaha konstruksi lokal yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan serupa.
Menurutnya, penggunaan kontraktor lokal juga dapat memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Maluku.
“Maluku ini masih banyak kontraktor. Kalau situasinya seperti ini, kita cari kontraktor yang ada di Maluku saja. Selain pekerjaan bisa lebih dekat diawasi, bisa Memberikan kesempatan bagi para kontraktor-kontraktor lokal Maluku untuk terlibat memgawasi
Allan menegaskan, evaluasi terhadap kontraktor tidak semata-mata berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja dalam proyek tersebut terpenuhi.
Ia berharap persoalan yang muncul pada proyek sanitasi di Banda menjadi bahan evaluasi bagi balai dan pihak terkait agar tidak kembali terjadi pada proyek-proyek pemerintah berikutnya di Maluku.(ST01)
