PMN-COm Jakarta, 10 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia yang penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat.
Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan bahwa TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” kata Airlangga. Menurut Airlangga, Presiden mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita
Presiden. “Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini
seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, Mahendra Siregar dalam sambutannya mengatakan bahwa OJK akan
terus meningkatkan dan memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM. Menurutnya, OJK mendorong TPAKD melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional, yaitu pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan di daerah yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan
Kedua, peningkatan literasi dan penyertaan inklusi keuangan perlu dioptimalkan sejalan dengan interior sektor keuangan dan pengiriman perlindungan konsumen. Ketiga, TPakd perlu mengurus kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif dalam memberikan manfaat nyata bagi ekonomi regional. Keempat, TPakD juga diharapkan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan pengembangan inovasi keuangan.
“Melalui implementasi implementasi peta jalan dari program di kabupaten ini dilakukan oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja transparan, sampai setiap intervensi dapat dievaluasi dan disempurnakan,” katanya.
ASTA ASTA pemerintah sementara, Friderca menekankan bahwa program TPAKD belum hanya memperluas akses sosial, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam menciptakan ASTA yang berkuasa. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan dimasukkannya inklusi keuangan, akan dibangun untuk fondasi ekonomi kelas dari desa ke kota.
“TPAKD telah menjadi kekuatan pendorong motor ekonomi keuangan di daerah tersebut, salah satunya adalah kredit pembiayaan terhadap Raintenir, yang telah menyalurkan Rp46.71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, serta penyaluran kredit pembiayaan pertanian Sektor prioritas sebagai Rp3,71 triliun hingga lebih dari 80 ribu debitor,” kata Friderca.
Lebih lanjut, Friderca menjelaskan bahwa melalui TPakd telah membuka seorang siswa baru-baru ini yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total mahasiswa Indonesia, serta program yang cerdas yang membuka akses keuangan ke sudut, dengan menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta komunitas ke sektor keuangan formal. Ini mengundang ke semua kepala wilayah yang mengoptimalkan keberadaan TPakD untuk mengarahkan daerahnya ke perkembangan berkelanjutan, yang menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan timbal balik.
Sementara Akhmad Wiyagus membawanya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas untuk bersama-sama menyamakan persepsi, mendorong daya tahan, dan pertumbuhan ekonomi dalam mendukung program ASTA melalui TPakD, serta bagian dari pembiayaan literasi inklusi.
“Kolaborasi dan sinergi adalah kunci-kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kolaborasi nyata diperkirakan akan menyatakan pembangunan ekonomi kita, orang-orang kecil bukan hanya audiensi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi aktor utama,” kata Wyagus.
Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa sinergi kebijakan berjalan dari pusat ke kabupaten dengan diatur oleh Roadmap TPakd sehingga arah dan rencana pekerjaan TPAKD sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten. Pada kesempatan itu juga dilakukan Roadmap TPakd 2026-2030 peluncuran, yang akan menjadi cetakan kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh ratusan Kepala Daerah seluruh Indonesia, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Sejak diinisiasi pada tahun 2016, TPAKD telah menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan stakeholders lainnya dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah. Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Berbagai program unggulan telah diluncurkan, di antaranya Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar
(SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.
Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2025, dilakukan penyerahan TPAKD Award 2025
sebagai penghargaan atas kontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan,
meningkatkan literasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. TPAKD Award2025 diberikan kepada 5 TPAKD tingkat provinsi dan 10 tingkat kabupaten/kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan didaerah
